Pengurus HMI MPO Komisariat FE UII

" Ketua Umum : Idham Hamidi Sekretaris Umum : M.Arief Sukma Aji Wakil Sekretaris Umum : Geladis Fertiwi Bendahara Umum : Dovy Pradana Purnamawulan Kanit Keislaman : Agus Faryandi Kanit Pelatihan : Mujahid Musthafa Kanit Kajian dan Penlitian : Firzan Dwi Chandra Kanit Kewirausahaan : Muhammad Yadin Kanit PTKPJ : Teguh Hardityo Baskoro Kanit Pers dan Media Informasi : Egy Prastyo
Sabtu, 11 Oktober 2014

Kemunduran Demokrasi, Reformasi atau Mati ?

Kemunduran Demokrasi, Reformasi atau Mati?
Oleh Restin S
Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. (Bait pertama-Ibu Pertiwi)
Indonesia sudah menjadi negara demokrasi sejak awal kemerdekaannya. Demokrasi bagi Indonesia berarti asas pemerintahan berdasar pada rakyat. Kedaulatan rakyat ditandai dengan pemilihan umum (pemilu) sehingga rakyat mengamanahkan posisi wakil rakyat kepada pemimpin yang dipilihnya. Akan tetapi kini demokrasi Indonesia telah dicederai dengan adanya Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). UU Pilkada yang masih menjadi polemik hingga kini telah mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sudah tepatkah pengesahan UU Pilkada yang penuh polemik? Benarkah suara rakyat akan hilang dalam Pilkada tak langsung? Akankah reformasi yang sudah berjalan kini sia-sia? Atas keonaran yang anggota dewan sering kisruhkan masih layakkah Pilkada tak langsung dijalankannya? Suara rakyat yang mati atau matikan suara wakil rakyat?
Lewat Pilkada tak langsung, wakil rakyat telah menghapus hak konstitusional rakyat untuk menentukan pilihan politiknya. Kepala daerah duduk atas amanah rakyat sehingga semestinya menjalankan perintah rakyat. Inilah pilihan rakyat, relevenkah hak politik rakyat dialihkan pada wakilnya. Karena setiap rakyat memiliki hak politik yang mereka gunakan ketika pemilu. Inilah wajah kemunduran demokrasi Indonesia.
Polemik tak hanya berkisar seputar Pilkada tak langsung, wacana berkembang untuk mengembalikan pemilihan presiden (pilpres) lewat MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Tidak hanya itu, upaya pelemahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan MK (Mahkamah Konstitusi) tengah menuai kekhawatiran publik. Ketika haus kekuasaan tengah melanda elite politik Indonesia maka kepentingan rakyat tidak akan menjadi yang utama. Bagaimana menyelamatkan Ibu Pertiwi kalau rakyat dan wakilnya tidak sejalan. Demokrasi harus ditegakan dan dijaga kedaulatan rakyatnya. Tidak lagi ego individu atau golongan yang diutamakan. Menjadikan Ibu Pertiwi bangga memiliki putera puteri bangsa yang rela berkorban untunknya.
Tidak lagi kita dapat berpangku tangan melihat negeri yang dicederai oleh kepentingan politik semata. Bukan orang lain dan tidak menunggu mereka yang enggan berjuang. Mari buktikan di tangan kita generasi muda penerus bangsa, demokrasi tidak akan mati. Menjadi insan ulil albab dan menentukan arah pergerakan demi Indonesia yang demokratis. Membentuk tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT. Perubahan tidak akan pernah ada tanpa perjuangan. Mari melawan ketidakadilan, yakin usaha sampai bersama kita bisa kawan!

Kulihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu, menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. (Bait kedua-Ibu Pertiwi)

0 komentar:

Posting Komentar

Alamat Sekretariat:Jl. Pawiro Kuwat 187 B(Selatan Kampus FE UII) Condong Catur,Sleman Yogyakarta Indonesia
 
;